Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Tingkatkan Investasi, Pemerintah Terbitkan Perpres EBT Lusa

Tingkatkan Investasi, Pemerintah Terbitkan Perpres EBT Lusa
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

Listrik Indonesia | Untuk meningkatkan investasi dalam percepatan bauran energi baru terbarukan (EBT), Pemerintah memastikan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) EBT tahun ini. Pihaknya akan memberikan skema tarif yang menarik bagi para investor agar pemanfaatan EBT semakin berkembang.

"Besok lusa, Perpres ini akan keluar. Saat ini kami sedang finalisasi. Semangatnya memang untuk mendorong pemanfaatan EBT dan meningkatkan investasi di sektor EBT di dalam negeri. Harapannya lapangan kerja juga meningkat," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana dalam sebuah webinar, Rabu (21/10).

Diakuinya, pemerintah juga sudah menampung aspirasi para investor terkait tarif ini. Apakah dengan skema yang dibuat oleh pemerintah bisa memberikan return yang baik bagi investor. Meski begitu, pemerintah juga memastikan pengembangan ini bukan berarti untuk membebani PLN dan menjaga tarif listrik yang murah bagi masyarakat.

"Kami juga bicara sama investor. Ini menarik dan mereka yakin aturan ini bisa mempercepat EBT," ucap Rida.

Di sisi lain, DPR RI pun sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) energi baru terbarukan (EBT). Mereka membutuhkan banyak masukan dari berbagai kalangan masyarakat agar pemanfaatan EBT di tanah air bisa optimal.

"Ada beberapa hal yang saat ini memang menjadi sorotan beberapa pihak. Salah satunya Pasal 7 ayat 3 tentang Operasi dan dekomisioning PLTN oleh BUMN khusus. Sejatinya ini pasal yang masih terus berubah," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Banten ini, pada UU ketenaganukliran Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

"Namun, dalam draft RUU EBT pembahasan mengenai BUMN khusus untuk menggantikan SKK Migas didrop dari Daftar Inventaris Masalah (DIM)," katanya.

Sementara itu, untuk pengusahaan bahan nuklir diputuskan diserahkan hanya kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

“Untuk kasus pembangunan, operasi dan dekomisioning PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) ini masih harus kita dalami kalau kelak akan dibatasi pada BUMN saja. Agar antara aspek nuclear security dan pengusahaan komersial perlu dirumuskan secara optimal,” jelasnya. (pin)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button