ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Setahun Jokowi-Ma'ruf Untuk Sektor Energi, Komisi VII: Baru Sahkan UU Minerba, Sedangkan UU EBT dan Migas Masih Antri

Setahun Jokowi-Ma'ruf Untuk Sektor Energi, Komisi VII: Baru Sahkan UU Minerba, Sedangkan UU EBT dan Migas Masih Antri
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno. (foto: net)

Listrik Indonesia | Satu tahun pemerintahan Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam sektor energi baru membuat satu regulasi saja terkait Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Namun, Rancangan undang-undang lainnya masih menunggu antrian untuk dibahas DPR RI.

"Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang kuat untuk para pelaku pertambangan dengan disahkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Ini adalah capaian tersendiri yang ditunggu sektor usaha dan dampaknya akan positif untuk pengembangan sektor pertambangan ke depannya," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, di Jakarta, Rabu (21/10).

Politisi PAN ini menilai perlu ada dorongan dan insentif yang lebih kuat dari pemerintah untuk memperbesar bauran Energi khususnya Energi Baru dan Terbarukan. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), ucapnya, sangat besar mencapai 418 GW tapi yang saat ini termanfaatkan hanya 2,5 %.

"Kami perlu menggenjot pengembangan energi Geothermal, Angin, Air dan tenaga Surya dalam waktu dekat ini. Percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT ini penting pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap energi fosil," kata Eddy.

Dia juga menyoroti pentingnya aksi cepat dan nyata untuk mencegah penurunan lifting migas yang secara konsisten dialami sejak beberapa tahun ini.

"Lifting migas kami tahun ini diperkirakan hanya 705 ribu barel per hari (bph) sementara kebutuhannya di dalam negeri sampai 2 kali lipat," ujarnya.

Secara khusus, dia memperhatikan pada beberapa investor Migas seperti Shell di proyek Masela dan Chevron di proyek IDD yang justru keluar dari Indonesia.

Untuk itu, dia berharap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini bisa membuat Indonesia lebih bersaing sebagai destinasi investasi di sektor migas.

"Secara lebih spesifik menurut saya perlu disegerakan revisi UU Migas agar potensi di sektor ini bisa terus dioptimalkan dan investasi besar yang dibutuhkan di sektor migas akan hadir di Indonesia," tambah Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini. (pin)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button