ENERGY PRIMER
Trending

PLN Batubara Dikambinghitamkan?

PLN Batubara Dikambinghitamkan?
Efek dari kisruh pasokan batu bara yang dialami PT PLN (persero) kemarin berujung pada akan dibubarkannya anak usaha PLN di bidang perdagangan batu bara yang dikenal dengan PT PLN Batubara. Dalam berbagai kesempatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar PLN tak lagi berkontrak dengan trader batu bara. Tetapi langsung ke produsen batu bara agar pasokannya terjamin.


Selain membubarkan PLN Batubara, Pemerintah juga ingin membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batubara guna memungut iuran batu bara dari para pengusaha untuk menambal selisih antara harga pasar batu bara  untuk PLN yang notabene dipatok dengan harga sesuai DMO (domestic marketing obligation) yaitu sebesar US$70 per ton.

Namun rupanya rencana pembubaran PLN Batubara dan pembentukan BLU ini mendapat pertentangan dari sejumlah pakar dan akademisi. Salah satunya adalah Fahmy Radhi, yang juga dikenal sebagai pakar di bidang manajemen dan pengajar Indonesia. Menurutnya PLN membutuhkan PLN Batubara. “Sebagai trader, PLN Batubara berfungsi untuk mengumpulkan batu bara dari penambang-penambang kecil yang tidak memenuhi syarat. Dan dia kumpulkan kemudian dipilih yang memenuhi syarat, baru dipasok,” ujar pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, ini. Menurutnya berbeda kasusnya dengan penambang besar yang bisa langsung suplai ke PLN.

Fahmy sendiri menolak dibubarkannya PLN Batubara. Menurutnya PLN Batubara hanya jadi kambing hitam agar ada yang disalahkan dalam kisruh batubara.“PLN BB tidak salah apa pun, kenapa harus dibubarkan,” ungkap Fahmy. Menurutnya, peran PLN Batubara sangat dibutuhkan dan juga dalam rangka memberdayakan para penambang-penambang kecil yang tidak memenuhi syarat tadi yan dikumpulkan dan dijual ke PLN dengan harga US$70 per ton. “Makanya saya bilang PLN BB hanya dikambinghitamkan dalam kekisruhan, supaya pengusaha tidak disalahkan,” jelasnya.

Fahmy melihat data dan pasokan dari PLN Batubara ke PLN sudah sesuai dengan komitmen dan dengan harga US$70 per ton. “Kalau itu disebut sebagai makelar, maka menurut saya tidak benar juga. La wong mereka melakukan pekerjaan mulia. Sekali lagi sebagai akademisi saya mengatakan sangat disayangkan dibubarkan,” ucap Fahmy.

Ia juga tidak setuju jika Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara sebagai solusi permasalahan batu bara. Fahmy justru menginkan skema DMO tetap diberlakukan dengan sejumlah perbaikan. “DMO yes, BLU no,” tegasnya.

Di lain sisi, Fahmy sepakat  dan mendukung bahwa kisruh batu ara kemarin dijadikan momentum bagi PLN untuk berbenah diri. Selain manajemen pembelian, perlu juga diperhatikan keluhan pengusaha batu bara selama ini terkait pembayaran yang lama dan selalu terlambat. “Karena bagi pengusaha, keterlambatan itu kan ada cost yang muncul. Kemudian hal-hal yang tidak efisien itu perlu dibenahi,” tukasnya.


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button