NEWS Figure PROFILE
Trending

Kritik Bos Supreme Energy: 'Kok, Roadmap Dikit-dikit Berubah'

Kritik Bos Supreme Energy: 'Kok, Roadmap Dikit-dikit Berubah'
Founder dan Chairman Supreme Energy Supramu Santosa [Foto: Ridwan Ewako - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Supramu Santosa, bos Supreme Energy, mengkritik pemerintah atas sejumlah kendala upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya seringkali tidak ramah terhadap investor atau pihak swasta. Padahal peran investor dalam industri energi sangat vital, terlebih ketika pemerintah tidak cukup memiliki anggaran guna menopang kegiatan di sektor yang sungguh padat modal ini.

Founder sekaligus Chairman Supreme Energy --yang membawahi beberapa perusahaan energi-- mengemukakan penilaian pedasnya di Forum Diskusi Denpasar 12, edisi ke-47, Rabu (3/3/2021).

Diskusi virtual bertema 'Peta Jalan Menuju Ketahanan dan Percepatan Transisi Energi Nasional' ini diikuti 150 peserta dari berbagai provinsi. 

Narasumbernya:  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, dan Tri Mumpuni aktivis Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA).

Tampil sebagai penanggap, yakni Dr. Suyoto, koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, dan Dr. Kurtubi, ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai Nasdem.

BACA JUGA: Portofolio PGE, BUMN Geothermal, Segera Melantai di Bursa (IPO)

Mengawali paparannya, Supramu yang juga pendiri Star Energy pada 2003 dan ditinggalkannya pada 2007, Indonesia dikarunai sumber energi yang lengkap. Bukan cuma migas dan batubara, negara kepulauan ini pun memiliki sumber panas bumi (geothermal), surya, bayu, hidro, biomas yang masuk kelompok energi baru terbarukan (EBT).

"Kita punya sumber bauran energi yang sustainable, environmental friendly, dan economically viable. Ini kombinasi kombinasi yang optimum. Sayang ada banyak masalah yang mengganggu," sebut pengusaha energi kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur.

Supramu menyebutkan beberapa masalah besar yang menghadang bangsa ini memiliki ketahanan dan kemandirian energi yang kuat. Kecukupan pasokan energi yang menghadirkan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat. Bukan sebaliknya.

Ia lalu mempertanyakan, mengapa Indonesia selalu telat mencapai target-target yang ditetapkan, sebagaimana digariskan dalam roadmap atau blueprint yang disusun stakeholder energi --khususnya pemerintah? 

Sosok nomor 1 di Supreme Energy itu menjawab sendiri bahwa penyebabnya adalah pemangku kepentingan cenderung berpikir jangka pendek. Supramu menyebutkan gas utilization yang masih minim sebagai salah contoh kasusnya.

BACA JUGA: Soal Holding BUMN Panas Bumi, PGE  Berpeluang Jadi Induk Usaha

Arah pembangunan energi atau peta jalan menuju ketahanan dan kemandirian energi nasional bukan tidak ada. Namun, persoalannya, pemerintah tidak kunjung konsisten atas apa yang telah diputuskannya sendiri.

"Kita punya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan sudah membuat roadmap, yang berkali-kali direvisi atau moving target. Kok, dikit-dikit diubah," ungkapnya.

Kapasitas EBT hingga 2020, lanjut Supramu, sebesar 10.000 MW versus target 18.000 MW. Volume ini berkontribusi 11 persen total bauran energi. Pencapaian ini menegaskan bahwa target bauran EBT 23 persen atau ekuivalen kapasitas 45.000 MW pada 2025 akan sulit dicapai.

Sebagai pelaku usaha energi, menurutnya, mereka sesungguhnya tak berharap kebijakan pemerintah yang tampak "hebat". Soal terpenting, apakah kebijakan yang diterbitkan dapat berjalan alias terealisasi dan diterima baik oleh pelaku investor.

Tidak ada sesi pembicara saling menanggapi. Kritik Supramu tak dikondisikan oleh moderator agar ditanggapi langsung Menteri ESDM. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button