Fossil Fuel ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Investor Hulu Migas Butuh Percepatan Izin Pengadaan Lahan

Investor Hulu Migas Butuh Percepatan Izin Pengadaan Lahan
Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus [Foto: Dok. LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menanti implementasi penyederhanaan dan percepatan perizinan bagi investor melalui UU Cipta Kerja.

Pelaksanaan kemudahan perizinan dimaksud via diundangkannya peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (permen). 

Hal itu mendesak dilakukan untuk meningkatkan kepastian berusaha kegiatan usaha, antara lain percepatan perizinan, termasuk sektor hulu migas.

“Berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas, perizinan dan pengadaan lahan membutuhkan waktu antara 30 persen hingga 50 persen dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan," kata Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus di Jakarta, Sabtu, 17 April 2021. 

Lamanya proses perizinan dan pengadaan lahan itu, menurut Taslim, perlu lebih dipercepat agar kalangan bisnis mencapai kondisi efisien. Percepaftan perizinan dan pengadaan lahan, misalnya, pada akhirnya menguntungkan pemerintah karena biaya untuk mendukung kegiatan juga semakin efisien.

Ditambahkan, SKK Migas mengapresiasi kebijakan pemerintah yang beberapa tahun belakangan ini mengusahakan percepatan perizinan di sektor hulu migas. Kebijakan ini telah membuahkan hasil. 

BACA JUGA: Anggota DPR: Izin Usaha Sektor Migas Membingungkan

Jika pada 2015 perizinan hulu migas masih mencapai sekitar 340 izin, saat ini diperpendek hanya 146 perizinan. 

Namun harus diakui pula, menurut Taslim, negara lain melakukan upaya yang lebih agresif sehingga upaya mendorong penyederhanaan perizinan diharapkan dapat terus dilakukan di sektor hulu migas. 

Fakta lainnya adalah soal perizinan menjadi salah satu country risk yang menjadi pertimbangan International Oil Company (IOC) dalam salah satu pertimbangan investasinya.

SKK Migas telah menjadikan percepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu pilar dalam transformasi hulu migas. Melalui one door service policy (ODSP) yang diluncurkan Januari 2020, SKK Migas berhasil mempercepat layanan rekomendasi di SKK Migas dari 14 hari menjadi rata-rata 3,2 hari. Pada 2021 ditargetkan meningkat menjadi 3 hari. 

Lebih lanjut Taslim mengatakan dampak country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif yang pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara. 

UU Cipta Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya di tingkat kementerian. 

Untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di tanah air maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan. 

UU Cipta Tenaga Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. 

BACA JUGA: Imbas UU Cipta Kerja Ke Sektor Kelistrikan, Arifin: Tak Banyak Berubah

SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

SKK Migas dan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Saka Kemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak ditemukannya potensi migas di struktur Kaliberau Dalam pada 2019. 

"Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal 4 tahun 2023,” ujar Taslim.

Jika perencanaan ini dapat direaliasikan maka POD I Sakakemang dapat berproduksi hanya dalam waktu empat  tahun 10 bulan sejak ditemukannya gas di blok tersebut. 

Capaian tersebut suatu benchmark dalam pengembangan industri hulu migas ke depan. 

Salah satu kunci penyelesaian proyek pengembangan migas di POD I Kaliberau adalah penyelesaian perizinan yang 90 persen merupakan domain pemerintah.

Selanjutnya dia menambahkan bahwa dampak berlarutnya penyelesaian perizinan akan menurunkan tingkat keekonomian pengembangan proyek hulu migas. 

BACA JUGA: UU Cipta Kerja Sektor Panas Bumi Bisa Kurangi Beban Pengeluaran

Untuk itu SKK Migas bersama KKKS terus melakukan koordinasi untuk dapat memitigasi perizinan yang dapat menghambat penyelesaian proyek, serta mencari cara agar kendala ini dapat diselesaikan. 

“Selanjutnya SKK Migas melakukan koordinasi dengan instansi penerbit perizinan untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak ada kendala dalam penerbitan perizinan," tutur Taslim lagi.

Intinya, SKK MIgas mengharapkan dukungan seluruh stakholders, terutama instansi penerbit perizinan di pusat maupun di daerah, agar memberikan kemudahan dan dukungan industri hulu migas. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button