Pengusaha Dukung Pemerintah Jembatani Gap Harga EBT

Author : listrikinfo@gmail.com Dibuat : Nov 15, 2019

Pengusaha Dukung Pemerintah Jembatani Gap Harga EBT
Listrik Indonesia | Salah satu tantangan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan)di Tanah Air adalah kebijakan harga yang ditetapkan. Saat ini berlaku skema 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan). 

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, F.X Sutijastoto mengatakan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki kebijakan harga EBT dan diharapkan Perpresnya sudah bisa diteken awal tahun depan.

Kebijakan harga baru tersebut  dimaksudkan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan dengan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit. Dirjen Toto menyatakan bahwa kebijakan energi ke depan akan berlandaskan pada 3 pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security. 

Sementara, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi  menyambut gembira, “Tidak bisa diperlakukan dalam hubungan B to B antara PLN dengan pengembang lagi, karena ke depannya yang akan menikmati energi bersih adalah masyarakat. Bagaimana pun juga, kami paham dalam menentukan harga beli, PLN punya undang-undang sendiri,” ujarnya. 

Senada, Surya Darma, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), mendukung peninjauan kembali (PK) pengaturan pembelian tenaga listrik dari EBT yang telah ditetapkan pemerintah, paling tinggi 85% dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

“Masalah harga merupakan salah satu tantangan pengembangan EBT yang harus kita pecahkan. Penetapan skema 85 persen dari BPP sangat tidak fair, dan kedua, dengan pola negosiasi, kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi kami maklum kalau PLN tidak mau dengan kedua pola tersebut,” paparnya dalam seminar Indo EBTKE Conex 2019 yang berlangsung di Jakarta pekan lalu. 

“Ini kan bagian dari target transisi, karena seluruh dunia sedang menuju pengalihan energi rendah karbon. Kalau target itu tidak segera dilaksanakan, kita bisa langsung kolaps,” ujarnya.
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, potensi listrik sumber EBT Indonesia mencapai 400 GW, namun realisasinya baru sebesar 32GW. 

Perihal potensi energi panas bumi, menurut Prijandaru, saat ini potensi panas bumi Indonesia mencapai 25 ribu MW (25 GW), namun yang terpakai baru 2.000 MW (2 GW). Masalahnya, kendati sumbernya berlimpah seperti energi fosil, satu-satunya konsumen panas bumi di Indonesia hanyalah PLN, karena gas bumi tidak mungkin diekspor. 

Sumber energi panas bumi di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 300 titik di seluruh Indonesia. Cadangan panas bumi di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. 
Oleh karena itu tidak heran kalau tahun 2025 nanti, pemerintah sudah memasang target pengembangan panas bumi sebesar 7,5 GW. “Masalahnya bagaimana mengejar dari 2GW menuju 7,5GW itu dalam 5 tahun?” pungkas Prijandaru. (AM)

Tags : News
Terakhir disunting : Nov 16, 2019


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top